Sultan Hasanuddin berlayar di Laut Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (5/12/14). Selain bertugas menjaga kedaulatan wilayahlaut Indonesia, kapal milik TNI AL tersebut juga menjadi obyek rekreasi bagi masyarakat di pulau terluar ketika tengah bersandar.
Kepulauan Natuna adalah gerbang utama Republik Indonesia di perairan Laut Tiongkok Selatan yang dipersengketakan sejumlah negara ASEAN-Tiongkok.
Meskipun berada di garis terdepan negara, Natuna seakan dilupakan dari jamahan pembangunan. Natuna hingga kini masih terbelakang.
Wilayah Natuna sangat strategis. Tak hanya saat ini, pentingnya posisi Natuna sudah disadari sejak masa Perang Dunia II.
Peter Thompson dan Robert Macklin dalam buku Kill the Tiger mengungkapkan dua operasi pada masa Perang Dunia II yang dilancarkan dari Kepulauan Riau.
Operasi pertama, Jaywick, dilakukan pada 27 September 1943 dari Kepulauan Riau ke Pelabuhan Singapura, yang ketika itu bernama Syonanto.
Salah satu sisi Pulau Senoa di Natuna, Kepulauan Riau. Pulau terdepan itu terletak dekat perbatasan Indonesia-Malaysia. Satu sisi menghadap ke Pulau Bunguran, Natuna dan sisi lain menghadap ke Laut Tiongkok Selatan.
Operasi itu berhasil menghancurkan kapal- kapal Jepang yang berada di Keppel Harbour Singapura.
Operasi kedua, operasi Rimau, dilaksanakan pada Oktober 1944, tetapi berakhir dengan kegagalan.
Selain Jaywick dan Rimau, Panglima Sekutu untuk Mandala Asia Tenggara Laksamana Lord Louis Monbatten-paman dari Pangeran Charles, Putra Mahkota Kerajaan Inggris-merancang Operasi Hornbill atau Operasi Burung Rangkong.
Operasi itu bertujuan menguasai Kepulauan Natuna untuk basis serangan terhadap Indochina Perancis di sekitar Saigon dan juga menyerang Singapura.
Operasi Hornbill di Kepulauan Natuna belum sempat dilaksanakan sekutu karena Jepang telanjur menyerah pada Agustus 1945.
0 Response to "Natuna, antara Kedaulatan dan Keterbelakangan"
Post a Comment