Seleksi Hakim Agung Terkesan Prosedural, Tidak Sesuai Kebutuhan

Liza Farihah (Peneliti LeIP), Miko Ginting (Peneliti PSHK) dan Erwin natosmal oemar (Peneliti ILR) mengadakan media briefing yang membahas proses seleksi calon hakim agung oleh Komisi Yudisial, di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jl. Diponegoro 74, Jakarta Pusat, Minggu (27/3/2016). 

       Peneliti dari Lembaga kajian dan advokasi Independensi Peradilan (LeIP) Liza Farihah, mengatakan, sistem pengisian jabatan hakim agung di Mahkamah Agung harus diubah agar proses seleksi tidak terkesan dilakukan secara prosedural saja.

Selama ini, merujuk pada UU Nomor 3 tahun 2009 tentang MA dan UU Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, proses pengisian jabatan hakim agung hanya didasarkan pada alasan pensiun.

UU tersebut tidak mengatur proses seleksi apabila ada hakim agung meninggal dan tidak terkait kebutuhan MA atas penerapan sistem kamar.

Menurut Liza, idealnya parameter kebutuhan pengisian jabatan hakim agung harus melihat tiga faktor, yaitu jumlah hakim agung yang memasuki masa pensiun, adanya hakim agung yang meninggal dunia, dan berdasarkan rasio jumlah hakim agung dengan jumlah beban perkara.

"Pada praktiknya sistem seleksi hanya berdasarkan pensiun. Belum diatur apabila ada hakim agung yang meninggal," ujar Liza saat media Briefing Koalisi Pemantau Peradilan tentang seleksi calon hakim agung di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, (YLBHI) Jakarta Pusat, Minggu (27/3/2016).

Liza menambahkan, "Proses seleksi pun terkesan prosedural, belum melihat pada kebutuhan hakim di tiap kamar." 

Lebih lanjut Liza  menjelaskan, saat ini jumlah hakim agung yang ada di MA tidak sebanding dengan beban perkara yang ada. Oleh karena itu ia mengusulkan proses seleksi tidak hanya dilakukan saat ada seorang hakim agung yang memasuki masa pensiun, tetapi juga berdasar pada persentase jumlah hakim dengan beban perkara.

"MA harus mengetahui apakah jumlah hakim sudah sesuai dengan kebutuhan dalam menangani jumlah perkara yang ada," ungkapnya.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Koalisi Pemantau Peradilan, pada tahun 2015, MA memiliki 15 hakim agung dalam kamar perdata dengan jumlah beban perkara 7.756 kasus.

Hal itu berarti, satu orang hakim agung rata-rata harus menangani 517,07 kasus tiap tahunnya.

Sementara di kamar pidana terdapat 16 hakim dengan 6.559 beban perkara. Jika dihitung maka satu orang hakim menangani 409, 94 perkara tiap tahun.

Jumlah ini jauh berbeda dengan kamar peradilan militer, di mana terdapat 4 orang hakim agung, masing-masing menangani 96 perkara tiap tahunnya.

"Jadi dalam proses seleksi MA harus mengetahui kebutuhan tiap kamar. Apa perlu penambahan atau pengurangan dengan membandingkan jumlah perkara yang harus ditangani seorang hakim tiap tahunnya," tegasnya.

Saat ini Komisi Yudisial sedang melakukan seleksi calon hakim agung tahun 2016 untuk memenuhi kebutuhan di lingkungan MA.

Berdasarkan surat Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisial Nomor 03/WKMA-NY/I/2016, MA membutuhkan 8 hakim agung, masing-masing 4 orang untuk mengisi kamar peradilan perdata.

Sisanya, masing-masing satu orang untuk kamar peradilan agama,  pidana, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer.

Tweet

Subscribe to receive free email updates: